Pentamedianetwork.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar Rapat Paripurna Khusus untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Sari Yuliati. Hadir pula sejumlah tamu undangan, antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin.
Dalam kesempatan itu, Puan menyampaikan pidato Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 sekaligus peringatan HUT ke-81 yang bertajuk “DPR RI Berdampak: Wujudkan Daulat Rakyat melalui Parlemen Modern, Demokratis, dan Responsif”.
Puan membuka pidatonya dengan mengingatkan pilihan para pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan.
“Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menetapkan pilihan yaitu bahwa Indonesia dibangun sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan negara hukum,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kedaulatan tidak diletakkan pada kehendak perseorangan atau kekuasaan semata, melainkan pada rakyat. Menurutnya, demokrasi Indonesia harus tumbuh dari kepribadian bangsa sendiri, berakar pada semangat kebersamaan, permusyawaratan, gotong royong, dan cita-cita keadilan sosial.
Puan menilai usia 81 tahun bukan sekadar angka statistik.
“81 tahun adalah bentangan waktu yang berisikan perjuangan, ruang tempat bangsa ini berdinamika dan berdialektika untuk bagaimana kedaulatan rakyat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
Ia menambahkan bahwa demokrasi merupakan proses yang terus hidup, bertumbuh bersama masyarakat, diuji perubahan zaman, dikoreksi pengalaman, dan disempurnakan dari generasi ke generasi.
Kedaulatan rakyat, menurutnya, tidak cukup dimaknai sebatas hak memilih dalam pemilu, tetapi harus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Suara rakyat didengar, aspirasi diperjuangkan, hak-hak dilindungi, dan kesejahteraan menjadi tujuan penyelenggaraan negara.
Aspirasi Lebih Cepat Disampaikan
Di era keterbukaan informasi dan teknologi digital, Puan mencatat bahwa jarak antara rakyat dan wakil rakyat semakin pendek. Aspirasi dapat disampaikan dalam hitungan detik dan kebijakan diawasi secara lebih terbuka.
“Demokrasi bukan hanya tentang hak untuk berbicara, tetapi juga kesediaan untuk mendengar,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa setiap undang-undang yang dibentuk, anggaran negara yang disetujui, dan kebijakan pemerintah yang diawasi harus berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kinerja DPR, lanjutnya, tidak hanya diukur dari seberapa banyak yang dikerjakan, melainkan seberapa berarti hasilnya bagi kehidupan rakyat.
Puan mengakui masih terdapat ruang untuk berbenah dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi parlemen. Karena itu, DPR RI terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat.
“Kami, DPR RI, akan menjadikan setiap kritik dan masukan sebagai pendorong untuk memperbaiki diri dan bertransformasi secara lebih baik dalam memenuhi harapan rakyat,” ujarnya.
Kepercayaan rakyat, kata Puan, tidak tumbuh semata dari kata-kata, melainkan dari konsistensi antara aspirasi yang didengar, kebijakan yang diambil, dan manfaat yang dirasakan rakyat. Ia mengajak seluruh anggota dewan dan elemen di DPR RI untuk bekerja lebih baik demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
“81 tahun DPR RI bukanlah tentang sudah seberapa jauh DPR RI berjalan, tetapi tentang sudah seberapa dekat perjalanan kita dengan rakyat,” ujar Puan.
Di akhir pidatonya, ia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan, kritik, dan dukungan rakyat Indonesia.
“Dirgahayu DPR RI! Selamat Bekerja untuk Rakyat!” tutupnya.
