Pentamedianetwork.com – Penggunaan anggaran negara untuk jasa promosi melalui media sosial kembali menjadi sorotan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan pengadaan penayangan Instagram Story senilai Rp575.655.000 pada akun @raffinagita1717 yang tercatat dalam belanja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun anggaran 2024.
Temuan tersebut merupakan bagian dari delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Total nilai kontrak dari dua kementerian, yakni Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mencapai Rp14.696.955.002.
ICW mengungkapkan temuan tersebut melalui laporan berjudul Pajak Rakyat untuk Belanja Buzzer: Dua Kementerian Mengontrak Perusahaan Raffi Ahmad untuk Menyediakan Jasa Influencer Senilai Rp14,7 Miliar yang dipublikasikan pada Senin (9/11/2026).
Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat lima paket pengadaan melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek pada 2024.
Selain Instagram Story senilai Rp575,65 juta, pengadaan tersebut meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment sebesar Rp452.698.902, Instagram Reels sebesar Rp205.893.300, konten TikTok sebesar Rp144.423.600, serta kehadiran figur publik dalam acara pemerintah senilai Rp2.521.329.200.
Dengan demikian, total lima paket pengadaan Kemendikbudristek tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar (Tirto, 10 November 2026).
ICW Pertanyakan Kewajaran Biaya Promosi
Besarnya anggaran untuk satu paket penayangan Instagram Story menjadi salah satu hal yang dipersoalkan ICW. Organisasi pemantau korupsi tersebut mempertanyakan kewajaran belanja promosi melalui media sosial yang menggunakan uang negara.
Dalam laporannya, ICW menyoroti biaya penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717 yang mencapai Rp575,7 juta. Angka tersebut dinilai perlu dilihat dalam konteks efisiensi anggaran dan kebutuhan komunikasi publik pemerintah (Tirto, 10 November 2026).
ICW juga mempertanyakan manfaat penggunaan jasa influencer karena kementerian sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik sendiri.
“Pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer. Penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer perlu dipastikan tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah,” demikian pernyataan ICW dalam siaran pers yang dikutip NU Online, Selasa (10/11/2026).
Menurut ICW, penggunaan jasa influencer semestinya memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta indikator keberhasilan yang dapat diukur. Hal tersebut penting agar pengadaan tidak sekadar menjadi pengeluaran anggaran tanpa manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (NU Online, 10 November 2026).
Belum Ada Rincian Terbuka Mengenai Jumlah Konten dan Jangkauan
Besarnya nilai pengadaan Instagram Story tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai rincian pekerjaan yang diterima pemerintah.
Beberapa hal yang perlu diketahui publik antara lain jumlah Instagram Story yang harus ditayangkan, durasi penayangan, target jangkauan audiens, tingkat interaksi, serta indikator keberhasilan kampanye.
Selain itu, diperlukan informasi mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kerangka acuan kerja (KAK), dokumen kontrak, dan laporan hasil pekerjaan untuk mengetahui dasar penetapan harga serta kesesuaian pembayaran dengan layanan yang diberikan.
ICW menilai dokumen-dokumen tersebut perlu dibuka agar masyarakat dapat memeriksa kewajaran harga dan manfaat pengadaan jasa influencer yang menggunakan anggaran negara (Monitor Indonesia, 10 November 2026).
Tanpa informasi mengenai jumlah konten dan hasil pekerjaan, nilai Rp575,65 juta belum cukup untuk menyimpulkan apakah biaya tersebut wajar atau tidak. Penilaian perlu mempertimbangkan keseluruhan ruang lingkup pekerjaan, termasuk jangkauan dan hasil kampanye.
Baca juga:
D’MASIV Ganti Promotor Tur Asia Home Run, Tak Lagi Terafiliasi dengan RANS
Kementerian Sudah Memiliki Unit Kehumasan
Persoalan lain yang menjadi perhatian ICW adalah keberadaan unit hubungan masyarakat di lingkungan kementerian.
Kemendikbudristek diketahui memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Unit tersebut memiliki tugas menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat.
ICW mempertanyakan alasan kementerian masih membutuhkan jasa promosi dari pihak eksternal dalam jumlah anggaran yang besar ketika perangkat komunikasi publik internal telah tersedia.
Organisasi tersebut menilai pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan kebutuhan instansi, program, serta target kinerja yang telah ditetapkan.
“Dengan kata lain, pengadaan bukan sekadar menghabiskan anggaran yang tersedia, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan,” demikian penjelasan ICW yang dikutip NU Online, Selasa (10/11/2026).
ICW Minta Dokumen Pengadaan Dibuka
Atas temuan tersebut, ICW mendorong pemerintah membuka dokumen pengadaan secara transparan. Dokumen yang diminta mencakup KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
ICW juga mendesak lembaga pengawasan melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran harga dan pelaksanaan kontrak agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, hingga pemberitaan Tirto diterbitkan pada Selasa (10/11/2026) pagi, Raffi Ahmad dan manajer pribadinya, Prio Bagja Anugrah, belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi mengenai temuan ICW tersebut (Tirto, 10 November 2026).
Temuan ini masih berupa hasil pemantauan dan kritik ICW terhadap pengadaan jasa influencer. Belum terdapat kesimpulan resmi yang menyatakan pengadaan Instagram Story senilai Rp575,65 juta tersebut merupakan tindak pidana korupsi.
Keterbukaan dokumen pengadaan dan penjelasan dari kementerian maupun perusahaan penyedia jasa menjadi penting untuk mengetahui dasar penetapan biaya, rincian pekerjaan, serta manfaat promosi yang dibiayai menggunakan uang negara.