Pentamedianetwork.com – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan pembicaraan mengenai sosok yang berpotensi mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia. Di tengah dinamika politik tersebut, perhatian tidak hanya tertuju pada nama-nama yang beredar, tetapi juga kriteria wakil presiden yang dibutuhkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa pemerintahan.
Sejumlah pengamat politik menilai pengganti Gibran perlu memiliki kapasitas kepemimpinan, pengalaman pemerintahan, serta kemampuan memahami persoalan ekonomi dan menjaga komunikasi dengan berbagai kelompok politik. Figur profesional maupun tokoh dari partai politik sama-sama berpeluang masuk dalam pembahasan apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai Indonesia membutuhkan sosok yang memiliki pengalaman kerja dan pemahaman terhadap persoalan ekonomi. Menurutnya, calon wakil presiden juga perlu memperoleh penerimaan dari kalangan pasar maupun masyarakat.
“Yang jelas saat ini bangsa kita butuh menyelesaikan masalah-masalah substansial seperti ekonomi. Sehingga saya lebih mengarahkan bahwa calon penggantinya nanti adalah orang profesional yang paham ekonomi, yang punya jam terbang, bisa diterima market maupun publik,” ujar Agung, sebagaimana dilaporkan Tirto.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai pengganti Gibran tidak hanya berkaitan dengan representasi partai politik. Pengalaman profesional dan kemampuan membantu pemerintah menghadapi persoalan ekonomi juga menjadi aspek yang diperhitungkan oleh pengamat.
Profesional dan Teknokrat Jadi Salah Satu Pilihan
Kebutuhan terhadap figur profesional juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Ia menilai penentuan pengganti Gibran masih bergantung pada dinamika politik dan kompromi di antara para elite partai.
Dalam situasi tersebut, nama-nama yang beredar belum dapat dianggap sebagai kandidat resmi. Pembicaraan mengenai pengganti wakil presiden masih dipengaruhi oleh perkembangan hubungan antarkekuatan politik serta keputusan Presiden Prabowo.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, melihat figur dari luar partai politik dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi potensi gesekan di antara elite.
Menurut Ubedilah, sosok wakil presiden ideal membutuhkan kombinasi kemampuan intelektual, profesionalisme dalam mengelola ekonomi, serta ketokohan sosial yang mampu membangun penerimaan masyarakat.
Ia menggambarkan kriteria tersebut melalui karakter tiga mantan wakil presiden Indonesia, yakni B.J. Habibie, Boediono, dan Ma’ruf Amin.
Ubedilah menyebut kecerdasan teknokratis-intelektual Habibie, kemampuan menjaga stabilitas ekonomi Boediono, serta ketokohan sosial-keagamaan Ma’ruf Amin sebagai karakter yang dapat menjadi referensi dalam mencari figur pengganti Gibran.
“Pertanyaannya, adakah yang memenuhi tipologi seperti tiga orang itu yang melekat pada tubuh politik satu orang? Ini yang susah,” kata Ubedilah kepada Tirto pada Rabu (11/11/2026).
Nama-Nama Mulai Masuk Perbincangan
Di luar kriteria tersebut, beberapa tokoh politik mulai disebut dalam pembicaraan mengenai kemungkinan pengganti Gibran. Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, mengidentifikasi enam nama yang dapat masuk dalam kalkulasi politik apabila pergantian wakil presiden benar-benar terjadi.
Nama-nama tersebut meliputi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat, Puan Maharani dari PDIP, Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra, Zulkifli Hasan dari PAN, Muhaimin Iskandar dari PKB, serta Bahlil Lahadalia dari Golkar.
“Nama Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat, Puan Maharani dari PDIP, dan Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra sudah bisa masuk dalam kalkulasi politik,” kata Efriza kepada JPNN.com, Selasa (10/11/2026).
Efriza menjelaskan bahwa dinamika pergantian wakil presiden juga berpotensi menjadi ruang negosiasi baru antara Prabowo dan partai-partai pendukung pemerintah. Karena itu, pertimbangan terhadap calon pengganti tidak hanya menyangkut kapasitas individu, tetapi juga keseimbangan dukungan politik.
“Penentunya bukan sekadar popularitas tokoh. Yang paling penting ialah loyalitas kepada Prabowo, kekuatan politik, dan kemampuan menjaga keseimbangan koalisi,” ujarnya.
Selain nama-nama dari partai politik, kemungkinan munculnya figur dari kalangan profesional maupun militer juga terbuka. Dengan demikian, pembicaraan mengenai pengganti Gibran belum terbatas pada satu kelompok atau poros politik tertentu.
Baca juga:
Jokowi Tunjukkan Ijazah SD hingga S1 di Sidang Roy Suryo
Prabowo Memiliki Peran dalam Mengusulkan Calon
Penentuan wakil presiden pengganti tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Mekanisme pengisian jabatan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Proses pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menjelaskan bahwa presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama, termasuk dari kalangan nonpartai politik.
“Ya, apakah itu dari satu fraksi atau beda fraksi atau bahkan ya bisa saja presiden out of the box mengajukan yang di luar koalisi, bahkan yang tidak pernah bersentuhan dengan partai politik, misalnya dari kelompok ahli, kelompok tokoh masyarakat,” jelas Aan kepada Tirto pada Jumat (6/11/2026).
Meski demikian, MPR tetap memiliki peran dalam memeriksa kelengkapan persyaratan calon yang diajukan. Artinya, proses pengisian jabatan tidak hanya bergantung pada keputusan politik presiden, tetapi juga harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Pada akhirnya, pembicaraan mengenai sosok ideal pengganti Gibran memperlihatkan beberapa aspek yang menjadi perhatian, mulai dari pengalaman pemerintahan, kemampuan ekonomi, penerimaan publik, hingga keseimbangan politik. Namun, seluruh nama yang beredar masih sebatas wacana selama belum ada keputusan resmi mengenai pergantian wakil presiden.