Pentamedianetwork.com – Perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka menuju kursi Wakil Presiden RI diwarnai berbagai kontroversi sejak pencalonannya pada Pilpres 2024. Polemik perubahan batas usia calon wakil presiden hingga persoalan dokumen pendidikan terus menjadi sorotan publik selama masa jabatannya.
Rangkaian persoalan tersebut kembali mencuat pada 2026. Setelah menghadapi proses hukum dan desakan politik di DPR, Gibran akhirnya menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Kontroversi Pencalonan dan Putusan MK
Polemik pencalonan Gibran bermula pada Oktober 2023. Saat itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Putusan tersebut memberikan pengecualian terhadap batas usia minimal 40 tahun bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Ketentuan itu membuka jalan bagi Gibran, yang saat itu berusia 36 tahun dan menjabat Wali Kota Solo, untuk maju sebagai calon wakil presiden.
Keputusan tersebut menuai kritik karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian menyatakan Anwar melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK pada 7 November 2023.
Dalam putusannya, MKMK menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Anwar Usman. Meski demikian, putusan Nomor 90 tetap berlaku sehingga pencalonan Gibran dapat dilanjutkan.
Pada 22 Oktober 2023, Prabowo Subianto mengumumkan Gibran sebagai pasangannya dalam Pilpres 2024. Keduanya kemudian memenangkan pemilihan dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
Polemik Dokumen Pendidikan Kembali Mencuat
Setelah menjabat, persoalan mengenai riwayat pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian. Isu tersebut memasuki proses hukum pada 2026 melalui gugatan yang mempersoalkan dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
Dalam salah satu putusannya pada Oktober 2026, MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden. Namun, dalam persidangan, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri yang bersangkutan.
Perkembangan berikutnya terjadi melalui putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada 30 Oktober 2026. MA mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran.
Dalam pertimbangannya, MA menyatakan, “tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat.” MA kemudian menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut batal dan mewajibkan pemerintah mencabutnya.
Desakan Hak Menyatakan Pendapat di DPR
Putusan MK dan MA tersebut kemudian memicu desakan politik agar persoalan Gibran dibahas melalui mekanisme pengawasan DPR. Sejumlah anggota parlemen mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), yang dapat menjadi bagian dari proses pemberhentian presiden atau wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Pada 11 November 2026, sedikitnya 120 anggota DPR mengusulkan penggunaan HMP terhadap Gibran. Usulan tersebut diterima pimpinan DPR dan dijadwalkan masuk dalam agenda rapat paripurna.
Di tengah dinamika tersebut, Gibran bertemu Presiden Prabowo pada 10 November 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa dalam pertemuan sekitar 2,5 jam itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo juga menjelaskan bahwa Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Salah satunya kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Baca juga:
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri
Pada Kamis (12/11/2026), Gibran mendatangi Kompleks Parlemen untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran dan meminta agar segera diproses.
Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri. Ia juga menyampaikan alasan keputusan tersebut dalam pernyataan tertulis.
“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” demikian isi surat pengunduran diri Gibran yang dibacakan Muzani.
Setelah surat tersebut diserahkan, rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan HMP pada 12 November dibatalkan. MPR selanjutnya akan memproses kekosongan jabatan wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Pengunduran diri tersebut menandai berakhirnya perjalanan Gibran di kursi wakil presiden sebelum masa jabatan 2024–2029 selesai. Perjalanan yang dimulai dengan kontroversi pencalonan itu akhirnya ditutup oleh persoalan hukum dan dinamika politik yang berkembang selama 2026.