Pentamedianetwork.com — Budiman Sudjatmiko dikenal sebagai salah satu tokoh gerakan mahasiswa prodemokrasi yang menentang pemerintahan Orde Baru pada 1990-an. Kini, ia menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Perubahan peran tersebut menjadi sorotan, terutama setelah Budiman mendukung Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2024. Pilihan politiknya memunculkan kritik dari sejumlah kalangan yang mempertanyakan hubungannya dengan perjuangan reformasi yang pernah ia suarakan.
Pada era Orde Baru, Budiman merupakan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD), organisasi yang secara terbuka menentang rezim Presiden Soeharto. Pada 1997, ia divonis 13 tahun penjara atas tuduhan subversi. Budiman kemudian dibebaskan pada Desember 1999 setelah memperoleh amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid.
Setelah Reformasi, Budiman bergabung dengan PDI Perjuangan dan terpilih sebagai anggota DPR RI selama dua periode, yakni 2009–2019. Pada 2023, PDIP memecatnya setelah ia menyatakan dukungan kepada Prabowo dalam Pilpres 2024. Pada 2024, Budiman dilantik sebagai Kepala BP Taskin.
Budiman Sudjatmiko Menanggapi Kritik atas Pilihan Politiknya
Budiman menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam pemerintahan merupakan bagian dari upaya memperjuangkan isu kemiskinan melalui jalur negara. Dalam podcast Akbar Faizal Uncensored pada Agustus 2026, ia mengatakan:
“Perjuangan saya melawan kemiskinan dan kebodohan tetap sama. Perbedaannya, kini saya memilih masuk ke dalam negara untuk mengubah persoalan tersebut dari dalam,” ujarnya.
Pilihan politik Budiman kembali mendapat sorotan saat ia menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 15 Juni 2026. Sejumlah mahasiswa memprotes kehadirannya dan meneriakkan tudingan “pengkhianat reformasi”. Situasi diskusi tersebut sempat memanas hingga para pejabat yang hadir dievakuasi dari lokasi.
Menanggapi kritik itu, Budiman membantah telah meninggalkan prinsip perjuangannya. Kepada Kompas.com, ia menyatakan:
“Aku masih seperti Budiman yang dulu. Saya enggak berubah.”
Sementara kepada IDN Times, ia mengatakan:
“Saya tak mengkhianati reformasi karena saya bergabung dengan pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Kecuali saya bergabung dengan pemerintahan yang otoriter.”
Baca juga:
Sidang MK Bahas Syarat Pendidikan Gibran, Pemohon Soroti Surat Penyetaraan
Kepada Republika, Budiman juga menyampaikan pandangannya bahwa pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu berbeda dengan pemerintahan yang berkuasa melalui kudeta atau kediktatoran.
Di sisi lain, kritik terhadap pilihan politik Budiman mencerminkan perbedaan pandangan mengenai peran mantan aktivis reformasi ketika bergabung dengan pemerintahan. Sebagian pihak melihat partisipasi dalam pemerintahan hasil pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi, sedangkan para pengkritiknya mempertanyakan kesesuaiannya dengan semangat perlawanan terhadap Orde Baru.
Kini, Budiman menjalankan tugasnya sebagai Kepala BP Taskin dengan fokus pada percepatan pengentasan kemiskinan. Perjalanan politiknya memperlihatkan perubahan peran dari aktivis oposisi menjadi pejabat pemerintahan, sementara perdebatan mengenai pilihan politiknya masih menjadi bagian dari diskusi publik.