Pentamedianetwork.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (13/10/2026). Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi tersebut, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta sejumlah pihak dari unsur swasta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, operasi tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana.
“Ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” kata Budi di Yogyakarta, Selasa malam, sebagaimana diberitakan ANTARA.
Dalam operasi tersebut, KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta logam mulia. Budi menjelaskan bahwa barang bukti emas yang diamankan terdiri atas emas batangan dan tabungan emas. Namun, jumlah keseluruhan logam mulia tersebut masih dalam proses penghitungan.
“Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar,” ujar Budi, dilansir dari Okezone.
Ke-14 orang yang diamankan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Operasi ini merupakan OTT ke-22 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Pada Selasa malam, KPK juga menjadwalkan gelar perkara untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
Respons BNPB terhadap OTT KPK
Menanggapi operasi tersebut, BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sikap resmi itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan.
“BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata Berton dalam keterangan tertulis pada Selasa, 13 Oktober 2026, menurut laporan Bloomberg Technoz.
Berton menegaskan bahwa BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penyelidikan maupun penyidikan. Lembaga tersebut juga menyatakan siap bersikap kooperatif dengan memberikan data dan akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Berton, sebagaimana diberitakan Kompas.com.
Selain itu, pimpinan BNPB telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal dan mengamankan dokumen sebagai bagian dari pengawasan internal. Seluruh jajaran juga diminta tetap berfokus pada tugas penanggulangan bencana dan pelayanan kemanusiaan.
“BNPB menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola, integritas, dan penguatan pengawasan internal,” pungkas Berton dalam pernyataan yang dilaporkan Okezone.
Baca juga:
Widi Prasetijono Akui Dana Rp21 Miliar Dipakai Beli Mini Cooper dan Rolex
BNPB Laporkan 639,23 Hektare Karhutla Masih Ditangani
Di tengah proses hukum tersebut, BNPB juga masih menjalankan tugas penanggulangan bencana, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.
Kepala BNPB Letjen Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa luas lahan yang masih dalam proses pemadaman mencapai 639,23 hektare di enam provinsi prioritas. Laporan tersebut disampaikan dalam rapat penanganan karhutla di Istana Merdeka pada Senin (12/10/2026).
“Untuk hari ini yang terbakar yang masih ditangani oleh satgas di lapangan jumlahnya adalah 639,23 hektare, yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah,” kata Suharyanto dalam rapat tersebut, menurut laporan Kompas.com.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian pemerintah adalah Taman Nasional Tanjung Puting, yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan, Kalimantan Tengah. Suharyanto melaporkan adanya kebakaran baru dengan luas mencapai 513,89 hektare di kawasan tersebut.
“Per hari ini ada 513,89 hektare yang terbakar di sana. Meskipun bukan lahan gambut, lahan mineral, tetapi ini menjadi pekerjaan yang segera harus kami lakukan,” ujar Suharyanto, sebagaimana diberitakan Kompas.tv.
Pemerintah terus mengintensifkan upaya pemadaman melalui operasi darat dan udara serta mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca. Dalam rapat tersebut, penanganan kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting juga mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo.
Suharyanto menyampaikan bahwa kondisi diharapkan membaik seiring prediksi hujan alami pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Meski demikian, upaya pemadaman dan penanganan karhutla tetap dilanjutkan di wilayah yang masih terdampak.